Dasar Hukum Pajak Reklame Jakarta

PERDA PROV. DKI JAKARTA NO. 12 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK REKLAME

OBJEK PAJAK	Reklame papan/billboard/megatron, Rekl. kain, Rekl. melekat, Rekl. selembaran,  Rekl. Berjalan, Rekl. Apung, Rekl. Udara, Rekl. Suara, Rekl. Film,/slide dan Rekl. Peragaan.
DIKECUALIKAN	Diselenggarakan melalui internet, media elektronik dan media cetak Diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Diselenggarakan yang memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan Diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal  usaha atau profesi tersebut yang luasnya, tidak melebihi 1 m2 (satu meter persegi), ketinggian maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah reklame terpasang tidak lebih dari 1 (satu) buah Diselenggarakan untuk tanah tidak melebihi 1 m2 yang letaknya ditanah tersebut Diselenggarakan oleh Perwakilan Luar Negeri label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan,                                                                       yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
SUBJEK PAJAK	Orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
WAJIB PAJAK	Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Diselenggarakan melalui pihak ketiga.
TARIF PAJAK	Ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
DPP	Nilai Sewa Reklame, meliputi ; lebar, jenis, jangka waktu dan ukuran.
CARA PERHITUNGAN	TARIF PAJAK x DASAR PENGENAAN PAJAK. Hasil perhitungan NSR ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
MASA PAJAK	Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.
SAAT TERUTANG	Saat penyelenggaraan reklame atau diterbitkannya SKPD.
SYSTEM PEMUNGUTAN	Official Assessment : Pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak                                                                                    setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD                                                       atau dokumen lain yang dipersamakan.